TIGA TAHUN MENUNGGU KEPASTIAN HUKUM, KUASA HUKUM MARINA ELSERA MINTA KAPOLRES BINJAI BERI ATENSI
BINJAI — Sudah tiga tahun berjalan, sudah tiga tahun menunggu, dan sudah tiga tahun berharap adanya kepastian hukum. Namun hingga kini, Marina Elsera melalui kuasa hukumnya mengeluhkan belum adanya kejelasan terkait Laporan Polisi (LP) yang telah dilaporkan dan berjalan selama kurang lebih tiga tahun.
Keluhan tersebut disampaikan secara tegas oleh tim kuasa hukum Marina Elsera, yakni Alek Prabudi, S.E., S.H., MMPP, Asep Dwi Maulyana, S.H., Ice Yumika, S.H., dan Ibrahim, S.H.
Persoalan tersebut kembali mendapat sorotan setelah Alek Prabudi, S.E., S.H., MMPP, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Firma Hukum Prabudi dan Rekan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Alek, pihaknya mempertanyakan perkembangan penanganan laporan yang telah berlangsung cukup lama tersebut. Sebagai kuasa hukum, mereka berharap perkara yang dilaporkan kliennya memperoleh kepastian mengenai tahapan penanganan, perkembangan penyelidikan maupun penyidikan, serta langkah hukum selanjutnya.
“Klien kami sudah tiga tahun menunggu kejelasan. LP ini terkesan jalan di tempat. Kami berharap Bapak Kapolres Binjai memberikan atensi agar perkara ini segera ditindaklanjuti,” ujar Alek dengan nada tegas.
TIGA TAHUN BUKAN WAKTU YANG SINGKAT
Alek menilai, tiga tahun merupakan rentang waktu yang cukup panjang bagi seorang pelapor untuk menunggu perkembangan perkara. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, yang paling dibutuhkan klien bukan hanya proses hukum, tetapi juga kepastian mengenai sejauh mana laporan tersebut telah ditangani oleh aparat penegak hukum.
Pihak keluarga dan pelapor, lanjutnya, tentu berharap mendapatkan informasi yang jelas mengenai status laporan, apakah masih dalam tahap penyelidikan, telah memasuki tahap penyidikan, atau terdapat kendala tertentu yang menyebabkan proses belum dapat dilanjutkan.
“Yang kami minta adalah kepastian. Kalau memang ada kendala, sampaikan secara terbuka kepada kami. Kalau perkara masih berproses, kami ingin mengetahui sampai sejauh mana prosesnya. Jangan sampai masyarakat yang sudah membuat laporan harus menunggu bertahun-tahun tanpa mengetahui perkembangan perkaranya,” tegas Alek.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan penyidik, melainkan sebagai bentuk pendampingan hukum terhadap klien yang menginginkan haknya mendapatkan kepastian hukum.
MINTA KAPOLRES BINJAI TURUN TANGAN
Kuasa hukum Marina Elsera secara khusus meminta Kapolres Binjai memberikan perhatian terhadap perkara tersebut dan memastikan adanya evaluasi terhadap perkembangan laporan yang dipersoalkan.
Mereka berharap pimpinan kepolisian dapat melakukan pengecekan internal terhadap penanganan LP tersebut sehingga diketahui secara jelas posisi perkara dan tahapan yang telah dilakukan.
“Kami meminta Kapolres Binjai memberikan atensi khusus. Kami tidak ingin perkara ini mengendap tanpa kejelasan. Kami ingin proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan klien kami mendapatkan kepastian,” kata Alek.
Bagi kuasa hukum, kepastian hukum merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum. Pelapor berhak mengetahui perkembangan penanganan laporan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
BUKAN SEKADAR MENUNGGU, TETAPI MENUNTUT KEPASTIAN
Selama tiga tahun, Marina Elsera disebut terus menantikan adanya perkembangan yang jelas atas laporan tersebut. Penantian yang panjang itu kini mendorong kuasa hukum untuk kembali menyampaikan persoalan tersebut kepada publik.
Alek menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati institusi Polri dan kewenangan penyidik. Namun, penghormatan terhadap proses hukum, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi dan kepastian terhadap pihak yang sedang mencari keadilan.
“Kami tetap menghormati institusi kepolisian dan proses hukum. Tetapi kami juga mempunyai kewajiban kepada klien kami. Tiga tahun adalah waktu yang tidak singkat. Karena itu kami meminta agar perkara ini mendapat perhatian dan ada kejelasan mengenai langkah selanjutnya,” ujarnya.
DESAK TRANSPARANSI PERKEMBANGAN PERKARA
Kuasa hukum juga berharap pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara tersebut secara proporsional sesuai ketentuan hukum dan batas-batas informasi yang dapat disampaikan kepada pihak pelapor maupun kuasa hukumnya.
Menurut mereka, komunikasi yang jelas antara penyidik dan pelapor sangat penting agar tidak muncul persepsi bahwa suatu laporan dibiarkan tanpa perkembangan.
Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal perkara tersebut dan meminta agar proses penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
MENUNGGU RESPONS RESMI POLRES BINJAI
Hingga berita ini disusun, pernyataan yang disampaikan dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak Marina Elsera melalui kuasa hukumnya. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, penjelasan mengenai status dan perkembangan LP tersebut dari pihak Polres Binjai tetap penting untuk diketahui publik.
Publik tentu berharap perkara yang telah berlangsung selama tiga tahun tersebut dapat memperoleh kejelasan. Apakah laporan masih dalam tahap penyelidikan, telah memasuki proses penyidikan, terdapat kendala administratif maupun pembuktian, atau terdapat alasan hukum lainnya, semuanya diharapkan dapat dijelaskan berdasarkan fakta dan dokumen resmi.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai lamanya waktu menunggu, tetapi mengenai kepastian hukum bagi pihak yang merasa telah menggunakan haknya untuk membuat laporan.
Tiga tahun telah berlalu. Kini, Marina Elsera bersama tim kuasa hukumnya berharap ada jawaban yang jelas, proses yang transparan, dan kepastian mengenai arah penanganan laporan tersebut.
“Kami hanya meminta agar perkara ini tidak jalan di tempat. Kami berharap Kapolres Binjai memberikan atensi dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Alek Prabudi.
