KETUA DPP SATGAS GNI M. DALIMUNTHE, S.T.: MPR DIMINTA KAJI SECARA KONSTITUSIONAL PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN GIBRAN, JANGAN SAMPAI APBN TERBEBANI HAK DAN FASILITAS MANTAN PEJABAT
MEDAN — Kamis, 12 November 2026
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Satuan Tugas Generasi Negarawan Indonesia (SATGAS GNI), M. Dalimunthe, S.T., menyampaikan pandangan kritis terkait polemik hak keuangan dan fasilitas negara yang berpotensi melekat kepada mantan Wakil Presiden apabila terjadi pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
Saat dijumpai awak media di Kantor DPP SATGAS GNI, Jalan Cempaka Raya No. 96, Kota Medan, Kamis (12/11/2026), M. Dalimunthe, S.T. menegaskan bahwa persoalan jabatan publik tidak boleh hanya dilihat dari aspek politik, tetapi juga harus mempertimbangkan konstitusi, kepastian hukum, transparansi anggaran, serta kepentingan rakyat.
Menurutnya, apabila muncul persoalan serius terkait kedudukan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga negara yang berwenang harus menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sudah seharusnya MPR bersama DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya secara serius. Apabila terdapat dasar hukum yang memenuhi persyaratan pemberhentian, maka mekanisme konstitusional harus dijalankan. Jangan sampai kepentingan politik mengalahkan kepentingan rakyat dan pengelolaan keuangan negara," tegas M. Dalimunthe.
APBN HARUS DIKELOLA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT
M. Dalimunthe menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 6, 7, dan 8, terdapat pengaturan mengenai hak pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, kesehatan, rumah kediaman, serta kendaraan negara bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji secara terbuka agar masyarakat memahami konsekuensi keuangan negara yang timbul setelah seorang pejabat meninggalkan jabatannya.
"Jangan sampai rakyat terus dibebani kewajiban membiayai berbagai fasilitas pejabat, sementara masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. APBN harus benar-benar diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah dan lembaga legislatif membuka informasi mengenai komponen anggaran fasilitas mantan pejabat negara agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif.
PEMAKZULAN HARUS BERDASARKAN KONSTITUSI
Lebih lanjut, Ketua DPP SATGAS GNI tersebut meminta agar setiap wacana pemberhentian Wakil Presiden tidak dilakukan berdasarkan tekanan politik semata.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR dengan persyaratan serta tahapan yang telah ditentukan konstitusi.
Karena itu, M. Dalimunthe meminta seluruh lembaga negara bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab apabila terdapat persoalan yang secara hukum dapat menjadi dasar pemberhentian.
GNI DORONG EVALUASI REGULASI HAK MANTAN PEJABAT
DPP SATGAS GNI juga mendorong adanya evaluasi terhadap regulasi mengenai hak keuangan dan fasilitas mantan pejabat negara. Evaluasi tersebut harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, efisiensi anggaran, serta kemampuan keuangan negara.
Menurut M. Dalimunthe, setiap rupiah yang bersumber dari APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Negara harus hadir untuk rakyat, bukan sekadar menjadi penyedia fasilitas bagi pejabat. Kami ingin tata kelola pemerintahan yang mengedepankan integritas, efisiensi, dan keadilan. Jangan sampai anggaran negara kehilangan orientasi terhadap kesejahteraan rakyat," tambahnya.
SATGAS GNI SIAP MENGAWAL ASPIRASI MASYARAKAT
Menutup keterangannya, M. Dalimunthe, S.T. menyatakan bahwa DPP SATGAS GNI akan terus mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi.
Ia mengajak masyarakat, insan pers, akademisi, dan elemen organisasi masyarakat sipil untuk mengawal persoalan kebijakan publik melalui jalur yang sah, kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
"Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa tanpa batas. Setiap pejabat negara harus tunduk pada konstitusi dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat," tutup M. Dalimunthe, S.T.
DPP SATGAS GNI Mengawal Kepentingan Rakyat, Mengawasi Penggunaan Anggaran Negara, dan Menegakkan Prinsip Keadilan.
