SABTU, 14 NOVEMBER 2026
MEDAN, SUMATERA UTARA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gajah, S.Kom., angkat bicara dan menyampaikan keprihatinan terhadap adanya keluhan mengenai pelayanan di lingkungan Kepolisian Sektor (Polsek), khususnya terkait akses penasihat hukum atau advokat yang hendak menemui kliennya yang sedang menjalani penahanan.
Dalam keterangannya kepada wartawan Radar Hukum, Sabtu (14/11/2026), Rules Gajah menegaskan bahwa institusi kepolisian harus senantiasa mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, pelayanan publik, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
Ia berharap seluruh jajaran kepolisian, khususnya Polsek-Polsek di wilayah Sumatera Utara, tidak membangun kesan tertutup, apalagi sampai muncul persepsi bahwa advokat mengalami hambatan ketika hendak menjalankan tugas profesinya untuk memberikan pendampingan hukum kepada klien.
"Jangan sampai ada kesan bahwa Polsek-Polsek justru menjadi anti terhadap kehadiran para advokat atau pengacara yang datang untuk menjalankan tugas profesionalnya. Polisi adalah bagian dari masyarakat dan harus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat, bukan justru menciptakan kesan bahwa masyarakat dan penasihat hukumnya dipersulit ketika ingin mendapatkan akses pelayanan hukum," tegas Rules Gajah.
JANGAN MEMBUAT ATURAN SENDIRI DI LUAR KETENTUAN HUKUM
Rules Gajah mengingatkan bahwa setiap institusi kepolisian memang memiliki kewenangan untuk mengatur keamanan, ketertiban, dan prosedur pelayanan di lingkungan kantor kepolisian.
Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Menurutnya, jangan sampai terdapat kebijakan atau instruksi internal yang penerapannya justru menimbulkan hambatan bagi masyarakat maupun penasihat hukum dalam memperoleh akses terhadap proses hukum.
"Kalau memang ada aturan mengenai keamanan, silakan diterapkan. Tetapi aturan itu harus jelas, mempunyai dasar hukum, dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Jangan sampai setiap Polsek seolah-olah mempunyai aturan sendiri-sendiri yang tidak transparan dan akhirnya membuat masyarakat maupun pengacara kesulitan mendapatkan pelayanan," ujarnya.
Ia menilai, standar pelayanan kepolisian harus memiliki keseragaman dan kepastian. Jangan sampai pelayanan di satu wilayah berbeda secara tidak jelas dengan wilayah lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.
ADVOKAT PUNYA HAK UNTUK MENEMUI DAN MEMBERIKAN PENDAMPINGAN KEPADA KLIEN
Pernyataan Ketua Umum DPP GNI tersebut berkaitan dengan keluhan Advokat dan Penasihat Hukum, M. Ardiansyah Bancin, S.H., M.H., yang sebelumnya menyampaikan adanya pembatasan ketika hendak mengunjungi kliennya yang sedang menjalani penahanan di Polsek STM Hilir, Polresta Deli Serdang, Polda Sumatera Utara.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Ardiansyah, ketika hendak melakukan kunjungan dan memberikan pendampingan hukum kepada kliennya, dirinya mengalami pembatasan berupa larangan membawa telepon genggam (handphone) ke ruang pertemuan dengan klien.
Menurut keterangan Ardiansyah, pembatasan tersebut disebut merupakan instruksi lisan dari Kapolsek STM Hilir.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum, transparansi kebijakan, serta bagaimana prosedur pengamanan diterapkan tanpa mengurangi hak penasihat hukum untuk menjalankan kewajiban profesinya.
DPP GNI menilai persoalan tersebut patut mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pimpinan kepolisian di wilayah Sumatera Utara.
Rules Gajah menegaskan bahwa seorang advokat bukanlah pihak yang datang untuk mengganggu tugas kepolisian. Advokat hadir untuk memastikan hak-hak hukum kliennya terpenuhi dan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
"Jangan memandang kehadiran pengacara sebagai ancaman atau gangguan. Mereka menjalankan tugas profesi. Kalau ada prosedur yang harus dipatuhi, sampaikan secara baik-baik, transparan, dan profesional. Jangan sampai komunikasi antara advokat dan klien justru terhambat oleh persoalan birokrasi," katanya.
UU KUHAP BARU MEMPERKUAT KEDUDUKAN ADVOKAT
Dalam perspektif hukum, kedudukan advokat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pasal 149 menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pasal 150 memberikan hak kepada advokat untuk memberikan jasa hukum, menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan, pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkara.
Sementara itu, Pasal 152 mengatur bahwa hubungan advokat dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana dapat diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan, dengan pengecualian yang diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, kepentingan keamanan dan ketertiban tetap harus diperhatikan, tetapi tidak boleh menghilangkan substansi hak pembelaan hukum.
DPP GNI menilai bahwa pemahaman terhadap ketentuan tersebut harus dimiliki seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek.
JANGAN SAMPAI MASYARAKAT KEHILANGAN KEPERCAYAAN TERHADAP POLISI
Rules Gajah juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi institusi kepolisian.
Polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan kepolisian sebagai institusi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
Karena itu, pelayanan kepolisian harus terbuka, komunikatif, dan tidak menciptakan jarak antara aparat dengan masyarakat.
"Bagaimana masyarakat bisa merasa dekat dengan polisi apabila untuk mendapatkan pelayanan saja merasa dipersulit? Bagaimana seorang keluarga bisa merasa tenang ketika anggota keluarganya berhadapan dengan proses hukum apabila penasihat hukumnya saja mengalami hambatan untuk bertemu klien?" ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa semangat polisi bersama masyarakat bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelayanan sehari-hari.
Jangan sampai muncul anggapan bahwa masyarakat yang datang ke kantor polisi harus menghadapi tembok birokrasi yang sulit ditembus.
Kepolisian harus menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan dan keadilan, bukan tempat yang menimbulkan ketakutan untuk menyampaikan hak maupun keberatan.
DPP GNI MINTA KAPOLDA SUMATERA UTARA TURUN MELAKUKAN EVALUASI
Melalui pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP GNI meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap keluhan yang disampaikan Advokat M. Ardiansyah Bancin, S.H., M.H.
DPP GNI mendorong sejumlah langkah evaluasi sebagai berikut:
- Meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan klarifikasi terhadap prosedur pelayanan kunjungan penasihat hukum di Polsek STM Hilir.
- Meminta Kapolresta Deli Serdang mengevaluasi penerapan SOP pelayanan terhadap advokat yang hendak menemui kliennya.
- Memastikan setiap pembatasan penggunaan telepon genggam memiliki alasan keamanan dan dasar kebijakan yang jelas serta proporsional.
- Menjamin hak advokat untuk menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi klien sesuai ketentuan KUHAP.
- Memastikan komunikasi profesional antara advokat dan klien berlangsung dengan tetap menjaga kerahasiaan isi pembicaraan sebagaimana diatur undang-undang.
- Melakukan pembinaan terhadap jajaran Polsek agar mengedepankan pelayanan yang humanis, terbuka, dan profesional.
- Mencegah terulangnya persoalan serupa di seluruh jajaran kepolisian di Sumatera Utara.
DPP GNI menegaskan bahwa permintaan evaluasi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap institusi Polri, melainkan bentuk kepedulian terhadap perbaikan pelayanan dan penegakan hukum.
PRESIDEN MENDORONG PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP APARATUR
Rules Gajah juga mengingatkan pentingnya semangat transparansi dan pengawasan terhadap aparatur negara.
Dalam pemberitaan pada 21 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto diberitakan meminta masyarakat merekam dan melaporkan apabila menemukan tindakan aparat yang tidak sesuai ketentuan.
Pesan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan masyarakat agar setiap penyelenggara negara menjalankan tugas sesuai aturan.
Namun, pengawasan harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak mengganggu proses penegakan hukum, serta tetap memperhatikan ketentuan keamanan dan perlindungan informasi.
"Semangat keterbukaan harus berjalan sampai ke tingkat bawah. Jangan sampai apa yang disampaikan pimpinan negara mengenai pengawasan dan transparansi tidak tercermin dalam praktik pelayanan di lapangan," ujarnya.
POLISI, ADVOKAT, DAN MASYARAKAT HARUS SAMA-SAMA MENGHORMATI HUKUM
DPP GNI mengajak seluruh pihak agar tidak membangun pertentangan antara institusi kepolisian dan profesi advokat.
Keduanya mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangannya, sedangkan advokat memberikan jasa hukum dan melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukum klien.
Keduanya harus bekerja dalam koridor hukum, saling menghormati, dan menjalankan tugas secara profesional.
Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai prosedur pelayanan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui komunikasi, klarifikasi, dan mekanisme yang sah, bukan melalui tindakan yang menimbulkan kesan saling menghalangi.
Rules Gajah berharap persoalan yang dikeluhkan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Kami berharap seluruh Kapolsek di Sumatera Utara membuka ruang komunikasi yang baik dengan para advokat. Hormati profesi mereka, sebagaimana para advokat juga wajib menghormati institusi kepolisian dan aturan yang berlaku. Yang kita perjuangkan adalah keadilan, bukan kepentingan pribadi atau golongan," tegasnya.
EDITORIAL RADAR HUKUM: KEWENANGAN HARUS TUNDUK PADA HUKUM, BUKAN SEBALIKNYA
Persoalan ini seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh jajaran penegak hukum bahwa kewenangan tidak boleh dijalankan tanpa batas.
Institusi kepolisian memang mempunyai kewenangan untuk mengatur lingkungan kerja, menjaga keamanan tahanan, serta memastikan proses penyidikan berlangsung sebagaimana mestinya.
Namun, setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban.
Jangan sampai prosedur keamanan berubah menjadi hambatan yang tidak perlu bagi pelaksanaan hak pembelaan hukum.
Seorang tersangka sekalipun tetap memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Status seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan martabat kemanusiaannya dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak-hak yang dijamin undang-undang.
Begitu pula seorang advokat yang datang dengan surat kuasa dan identitas profesi yang sah harus memperoleh pelayanan sesuai prosedur.
Kritik terhadap pelayanan kepolisian tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap institusi. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari pengawasan publik dan perbaikan kelembagaan.
Kapolda Sumatera Utara diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh jajaran kepolisian, termasuk Polsek-Polsek, memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan institusi penegak hukum bukan hanya seberapa kuat kewenangannya, tetapi juga seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.
PENEGASAN KETUA UMUM DPP GNI:
"Kami tidak ingin ada kesan bahwa kantor polisi menjadi tempat yang tertutup bagi masyarakat. Polisi adalah sahabat masyarakat, pelindung masyarakat, dan pengayom masyarakat. Jangan persulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Jangan pula menghalangi advokat yang menjalankan tugas pembelaan secara sah. Mari kita tegakkan hukum dengan hati nurani, profesionalitas, dan rasa keadilan."
( Tim/Red)
