Tegaskan: Pembangunan Tak Boleh Mengorbankan Kerukunan dan Hak Warga
SIDIKALANG – Polemik keberadaan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi kian memanas. Kini muncul dugaan kuat bahwa kehadiran perusahaan tambang tersebut menjadi sumber perseteruan sekaligus pemicu perpecahan di tengah masyarakat, termasuk di kalangan para tokoh adat yang selama ini menjadi perekat persatuan warga.
Tidak tinggal diam, Muhammad Nawawi selaku perwakilan kalangan mahasiswa akhirnya angkat bicara menanggapi situasi yang makin memprihatinkan ini. Ia menilai, ketegangan yang terjadi antarkelompok dan tokoh adat belakangan ini tidak lepas dari dinamika yang berkaitan dengan operasional serta dampak keberadaan DPM di wilayah tersebut.
Menurut Muhammad Nawawi, kekayaan alam Dairi sejatinya adalah titipan leluhur yang harus dikelola dengan bijak, adil, dan tetap menjaga keutuhan sosial budaya setempat. Sayangnya, apa yang terjadi justru sebaliknya: alih-alih mendatangkan manfaat yang dirasakan merata, kehadiran investasi tambang ini malah diduga memicu gesekan, perbedaan pandangan yang tajam, hingga meretakkan ikatan persaudaraan yang sudah terjalin erat selama turun-temurun.
“Kami melihat dengan keprihatinan mendalam. Alam yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bersama, kini justru menjadi sumber pertikaian. Jika benar keberadaan DPM menjadi pemicu perpecahan di antara masyarakat dan para pemangku adat, maka ini adalah tanda serius bahwa ada yang salah dalam cara pembangunan dan pengelolaan investasi di daerah ini,” tegas Muhammad Nawawi.
Ia menambahkan, pembangunan tidak boleh dibayar dengan harga mahal berupa hilangnya kerukunan, rusaknya tatanan sosial, dan terbelahnya persatuan warga. Investasi yang datang harus mampu menjaga harmoni, bukan memecah belah. Apalagi tokoh adat yang seharusnya bersatu melindungi hak ulayat dan kepentingan bersama, justru terjebak dalam perbedaan yang berpotensi melemahkan posisi tawar masyarakat sendiri.
Muhammad Nawawi mendesak agar seluruh pihak—pemerintah daerah, perusahaan, tokoh adat, dan masyarakat—segera duduk bersama dengan kepala dingin dan niat tulus. Semua perselisihan harus diselesaikan melalui jalur musyawarah yang mengedepankan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Jangan biarkan kepentingan sepihak atau keuntungan sesaat merusak persatuan yang sudah terbangun puluhan tahun.
“Kami tidak menginginkan Dairi makin terbelah. Kami menginginkan kemajuan yang berkeadilan, lingkungan yang terjaga, dan masyarakat yang tetap bersatu padu. Jika keberadaan suatu proyek justru memicu perpecahan, maka sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh demi kebaikan masa depan daerah ini,” tambahnya.
Pernyataan tegas dari Muhammad Nawawi ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak: Dairi bukan sekadar lahan investasi, melainkan rumah bersama yang harus dijaga keutuhannya. Tanpa persatuan dan kerukunan, kemajuan ekonomi hanyalah ilusi yang rapuh dan tidak akan bertahan lama.
Pewarta: Raja pernengeten Boangmanalu.
0 Komentar